Proses Terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Secara Singkat

Berikut adalah pembahasan tentang proses terbentuknya nkri, asal mula terjadinya negara, proses terbentuknya negara, unsur unsur terbentuknya negara, asal mula terbentuknya negara, teori asal mula terjadinya negara, proses terbentuknya nkri secara singkat, proses terbentuknya negara republik indonesia, proses pembentukan nkri, terjadinya negara secara sekunder, terjadinya negara secara primer, asal mula terjadinya negara secara primer, proses terbentuknya suatu bangsa, unsur konstitutif terbentuknya negara, unsur deklaratif terbentuknya negara, unsur unsur pembentuk identitas nasional, 4 unsur terbentuknya negara.

Proses Terbentuknya NKRI

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan RI segera menyiapkan perangkat negara dan pemerintahan negara.

1. Sidang PPKI

Badan yang didirikan sebelum proklamasi, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam persidangan tersebut mereka menyepakati pentingnya rumusan wilayah negara.

Rakyat yang menjadi warga negaranya, pemerintahan yang menjalankan amanat rakyat, serta upaya untuk memperoleh pengakuan internasional.

a. Sidang PPKI Pertama

Melalui sidang tersebut, disepakati tiga hal penting bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia, yaitu:
  1. menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945;
  2. memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden;
  3. pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.

Pada sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945, dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan beranggotakan Achmad Soebardjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan I Gusti Ketut Pudja tersebut mengambil tiga keputusan sebagai berikut.
  1. Penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Kesehatan, Menteri Pengajaran, Menteri Sosial, Menteri Keamanan Rakyat, Menteri Penerangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum.
  2. Pembentukan Komite Nasional Daerah.
  3. Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu:
Pembagian Daerah RI
Tabel: Pembagian Daerah RI

b. Sidang PPKI Kedua

Pada 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang ke-2. Melalui sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, di antaranya:
  1. Komite Nasional Indonesia (KNI) merupakan badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau badan legislatif sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.
  2. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dirancang menjadi partai tunggal Republik Indonesia, namun akhirnya dibatalkan.
  3. Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

2. Pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia)

Komite Nasional Indonesia (KNI) dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia telah memiliki pengurus yang dilantik pada 29 Agustus 1945.

Adapun yang menjadi pengurus Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai berikut.
Pengurus Komite Nasional Indonesia
Tabel: Pengurus Komite Nasional Indonesia

Di tingkat daerah namanya ialah Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Provinsi-provinsi baru seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan telah memiliki KNID. Munculnya KNID menunjukkan adanya dukungan yang luas dari berbagai daerah di Indonesia.

Setelah rakyat Indonesia di berbagai daerah menerima kabar tentang proklamasi kemerdekaan, segera mereka memberikan dukungan terhadap para pemimpin nasional di Jakarta yang merumuskan dasar negara, lembaga negara, serta pemerintah di berbagai daerah.

Salah satu bentuk dukungan yang paling besar adalah dengan terbentuknya KNID di berbagai provinsi yang baru saja dibentuk. Tanpa adanya dukungan dari seluruh rakyat, KNID tidak mungkin dapat diwujudkan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai dewan perwakilan, KNI Pusat menyelenggarakan persidangan yang dihadiri oleh para anggotanya. Untuk Sidang pada 16 Oktober 1945, KNI pusat telah menghasilkan dua keputusan, yaitu:
  1. membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dengan jumlah anggota 15 orang;
  2. mengusulkan kepada presiden, suara KNI diberi kekuasaan legislatif selama MPRDPR belum terbentuk.

Pasca terbentuknya BPKNIP, langkah pertama yang dilakukannya adalah mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai-partai politik. Usulan yang diumumkan pada 30 Oktober 1945 tersebut didasarkan atas pertimbangan berikut.
  1. BPKNIP menganggap roda pemerintahan telah berjalan dengan baik dan oleh karena itu, dianggap telah tiba saatnya bagi pemerintah untuk memperoleh dukungan dan pengertian dan seluruh rakyat.
  2. Untuk menegakkan asas demokrasi, BPKNIP tidak setuju dengan keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu partai politik. Usulan tersebut mendapat jawaban dari pemerintah melalui Maklumat Pemerintah No. 3 pada tanggal 30 November 1945, mengenai pembentukan partai politik kepada masyarakat yang menghendaki adanya partai-partai politik.

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya maklumat tersebut di atas, maka masyarakat segera memberi jawaban dengan cara mendirikan partai-partai politik. Tujuannya ialah untuk menyalurkan aspirasi mereka sesuai dengan latar belakang ideologi, agama, politik, sosial, dan budaya.

Partai-partai politik yang lahir di antaranya ialah Masyumi, PNI, Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Katolik, Partai Kristen, dan Partai Sosialis, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Terbentuknya berbagai partai politik menunjukkan adanya dukungan dari para tokoh nasional, baik di pusat maupun di daerah terhadap pemerintah Indonesia. Rakyat Indonesia yang memberikan dukungan terhadap tindakan pemerintah berupa maklumat tersebut, segera bergabung dengan partai politik.

Dalam perkembangannya, PPKI membentuk berbagai lembaga lainnya seperti kementerian (departemen) serta lembaga pemerintah di tingkat daerah. Pemerintah daerah yang baru saja dibentuk dan terdiri atas delapan provinsi itu segera diikuti dengan pembentukan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang gubemur.

3. Pembentukan Kabinet

Lembaga pemerintahan seperti kementerian yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 tersebut terdiri atas 12 kementerian. Kementerian yang menggarap bidang tertentu itu disebut sebagai Kabinet Republik Indonesia I dan dipimpin oleh para menteri yang sesuai dengan keahliannya.

Kabinet ini bersifat presidentil dan bertanggungjawab kepada presiden. Dalam kabinet yang bersifat presidentil, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. tugasnya membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Adapun susunan kabinet yang diumumkan pada 20 Oktober 1945 adalah sebagai berikut:
Kabinet Republik Indonesia I
Tabel: Kabinet Republik Indonesia I

4. Pembentukan Badan Keamanan dan Pertahanan

Selanjutnya dibentuk pula lembaga pertahanan yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum terbentuknya tentara nasional yang kuat, Presiden Soekamo menganjurkan agar para pemuda yang memiliki keterampilan militer dan bergabung dengan barisan perjuangan pada zaman pendudukan Jepang, seperti Peta, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini bukan sebagai lembaga kemiliteran, melainkan sebagai badan darurat sebelum terbentuknya tentara nasional.

Sambutan dan dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap pembentukan BKR sangat besar. Setelah mereka mengetahui himbauan presiden melalui radio dan koran segera mereka bergabung dengan BKR.

Para pemuda bekas Peta dan barisan perjuangan lainnya di Jakarta dan berbagai daerah segera membentuk BKR. Maka lahirlah BKR Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan BKR Daerah yang berkedudukan di daerah masing-masing.

Selain bergabung dengan BKR, sebagian rakyat Indonesia, terutama yang telah memperoleh pengalaman militer pada masa pendudukan militer Jepang segera membentuk laskar-laskar perjuangan. Tujuannya adalah menjaga keamanan daerah masing-masing serta lebih luas lagi mempertahankan kedaulatan negara yang baru berdiri.

Oleh karena itu, sejak proklamasi lahirlah berbagai laskar rakyat, seperti Barisan Rakyat Indonesia (Bara), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, dan Sabilillah. Untuk menyatukan pandangan dan tujuan, pemerintah RI segera mengeluarkan maklumat baru pada 5 Oktober 1945.

Dalam perkembangan selanjutnya, BKR dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui maklumat yang dikeluarkan pemerintah. Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar lagi maklumat yang isinya menetapkan Supriyadi, yang pernah memimpin pemberontakan Peta terhadap Jepang di Blitar sebagai Kepala TKR dan menugaskan Oerip Soemohardjo untuk membentuk markas tinggi TKR di Jogjakarta.

Markas tersebut membawahi 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatra. TKR yang dibentuk bulan Oktober 1945 ini menjadi dasar bagi lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya TNI.

1 Response to "Proses Terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Secara Singkat"

  1. I really liked the article you created, perhaps in other occasions I can read the article that you created back, hopefully better and nice again. thank you for information and advice.
    poin4d

    nonton film subtitle indonesia

    http://newpoin4d.blogspot.com/

    ReplyDelete